Kenaikan BBM Merusak Anggaran Rumah
Tangga
Angga Aliya - detikFinance
Jakarta - Perencana Keuangan
Independen, Aidil Akbar Madjid, menilai naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
subsidi menjadi Rp 6.000 per liter akan merusak kesehatan finansial rumah
tangga. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota besar, seperti Jakarta.
Dalam blognya Aidil mengatakan, klien AFC Financial Check Up miliknya
kebanyakan berasal dari Jakarta sehingga ia bisa melakukan riset kecil-kecilan
kepada keluarga kelas menengah ibukota.
Tahap awal naiknya BBM akan mempengaruhi biaya transportasi, terutama bagi
mereka yang punya kendaraan pribadi. Setelah itu masih ada efek domino atau
penerusan dari hanya ongkos transportasi tersebut.
"Mereka yang naik kendaraan pribadi (mobil) bisa menghabiskan biaya
transportasi (atau yang berhubungan dengan transpor) sebesar antara 20–30% dari
penghasilan mereka," kata Aidil dalam blognya yang dikutip detikFinance,
Jumat (30/3/2012).
"Apalagi mereka yang sebenarnya secara keuangan belum mampu beli kendaraan
pribadi tapi memaksakan. Yang artinya adalah, untuk memenuhi kebutuhan hidup
hanya 'tersisa' dana sebesar 70-80% dari penghasilan," tambahnya.
Bisa dibayangkan apabila BBM kemudian naik dari Rp 4.500 ke Rp 6.000 atau
bahkan ke Rp 6.500 maka kenaikan tersebut besarannya di atas 30%. Otomatis
biaya transpor ikut naik.
Tidak berhenti sampai disitu, efek domino efek dari kenaikan biaya BBM ini maka
biaya hidup lainnya seperti makan/minum juga akan ikutan naik.
"Akibatnya dapat ditebak tadi, BBM naik, rusak keuangan rumah
tangga," katanya.
Ia meminta masyarakat berpikir positif dalam menghadapi naiknya harga BBM ini.
Sebaiknya, masyarakat mulai melakukan penghitungan ulang atas anggaran rumah
tangga mereka.
Momen kenaikan BBM ini, kata Aidil, bisa juga dipakai sebagai momen untuk kita
memulai pencatatan keuangan dan menata keuangan bulanan.
"Buatlah daftar pengeluaran bulanan dan mulai sekarang pisahkan mana
pengeluaran utama, kemudian kewajiban, baru kemudian sekunder," katanya.
Kalau masyarakat sudah bisa membuat daftar dengan kebutuhan primer, sekunder dan
tertier, maka dengan mudah bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan
yang kurang perlu dan bukan utama.
"Sehingga kenaikan harga BBM (apabila benar terjadi) ini tidak menjadi
masalah yang menakutkan buat kita dan keluarga kita," jelasnya.
Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Bahan Pokok Yang Memperngaruhi
Anggaran Rumah Tangga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Sidang Paripurna DPR
untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata tidak membuat
harga bahan kebutuhan pokok terkoreksi ke harga normal. Harga terus melambung
tinggi menunjukan pemerintah tidak memiliki sistem yang jelas tentang tata
niaga kebutuhan pokok.
Anggota Komisi IV DPR RI Rofi
Munawar menegaskan,harga kebutuhan pokok yang tetap melambung tinggi menunjukan
pemerintah tidak pernah serius dalam menata sistem perekonomian nasional, salah
satunya terkait tata niaga kebutuhan pokok.
Kenaikan komoditas pangan pokok
terjadi di berbagai pasar di Indonesia, salah satunya di Pasar Depok Jaya, cabe
rawit justru terus mengalami kenaikan. Pada hari Kamis harga cabe rawit sebesar
Rp 50.000 per kilogram. Kini harga cabe rawit tersebut justru semakin naik
menjadi Rp 60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari Rp
12.000/kg menjadi Rp 18.000/kg. Harga gula putih mengalami kenaikan sejak tiga
minggu yang alu menjadi Rp 12.000 per kilo gram. Begitu juga dengan harga
minyak goreng yang sebelumnya naik menjadi Rp 11.000 per kilo gram. Di Pasar
Anyar Bogor, harga daging ayam. Sejak empat hari terakhir, harganya naik menjadi
Rp27 ribu per kilogram (kg) dari biasanya Rp25 ribu. Hal serupa terjadi pada
daging sapi, yakni Rp70.000/kg dari Rp65.000.
“Jika pasokan lancar dan produksi
normal, bukankah harusnya harga bahan pokok juga normal. Kenaikan saat ini
terjadi karena adanya faktor psikologis dan tata niaga komoditas bahan pokok
yang lemah dari Pemerintah, sehingga saat ada isu yang krusial maka harga
kebutuhan pokok tidak stabil," ujar Rofi dalam siaran persnya kepada
Tribunnews.com, Senin(2/4/2012).
Kenaikan harga minyak mentah dunia
menjadi alasan bagi pemerintah dalam mendorong perubahan APBN-P 2012 untuk
subsidi BBM. Kemudian, kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini bukan
hanya karena spekulan atau adanyapenimbunan barang. Di sisi lain murni karena
adanya ketidakpastian harga BBM.
Sehingga banyak distributor yang
menunda belanja pasokan sambil menanti keputusan naik atau tidaknya harga BBM.
Dua situasi diatas menunjukan bahwa sistem kita sangat rapuh, sehingga mudah
sekali dipengaruhi faktor eksternal.
“Faktor eksternal selalu menjadi
landasan kebijakan Pemerintah, sehingga berulang kali dan di banyak kebijakan
Pemerintah pasrah pada mekanisme pasar. Pemerintah harus serius memikirkan
sistem perekomian dan kebijakan pangan jika kita tidak terus menerus kalah kepada
kehendak pasar.” tegas Rofi.
Keputusan Sidang Paripurna DPR RI
akhirnya memutuskan memberikan hak kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM
bersubsidi dengan syarat harga minyak mentah Indonesia naik 15 persen di atas
patokan 105 dolar AS dalam periode enam bulan berturut-turut.
BBM
akan Naik, Pemerintah Klaim Kenaikan Harga Masih di Bawah 5%
detikFinance
-Jakarta - Kementerian Perdagangan
(Kemendag) mengklaim harga kebutuhan pokok terkait rencana kenaikan harga BBM
tak terlalu banyak berpengaruh pada fluktuasi harga. Kenaikan harga kebutuhan
pokok masih dibawah 5% atau dalam batas kenaikan yang normal.
Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo mengatakan walaupun ada rencana
kenaikan harga BBM, fluktuasi harga barang-barang tak signifikan. "Untuk
pasar domestik tidak ada gejolak harga, kalaupun ada itu di bawah 5%,"
katanya dalam acara konferensi pers di kantornya, Jl Ridwan Rais,Jakarta,Jumat
(30/3/2012)
Menurutnya kenakan harga bahan pokok saat ini masih dalam rentang kenaikan
harga 2-3%, antaralain beras mengalami kenaikan 0,3%. Sementara itu gula pasir,
daging sapi, daging ayam, kenakan harganya tak melebihi 5%, termasuk minyak
goreng dalam kemasan.
"Kalau kenaikan di bawah 5%, itu fluktuasi biasa, itu hal biasa, tidak
hanya sekarang saat ada rencana kenaikan harga BBM," katanya.
Gunaryo mencontohkan misalnya harga beras di Pasar Cipinang hanya naik Rp 107
per Kg dari harga normal. Hal ini disebabkan oleh faktor distribusi khususnya
di Jawa Barat.
"Kalaupun terjadi kenaikan itu tidak terlalu besar karena pengaruh
transport pun tidak terlalu besar," katanya.
Ia menegaskan kenaikan harga BBM lazimnya akan mempengaruhi kenaikan ongkos
transportasi. Namun ia menegaskan untuk sektor perdagangan bahan pokok,
pengaruhnya dirasakan tidak terlalu besar.
Ibu Rumah
Tangga Terkena Dampak Langsung Kenaikan BBM
BANDUNG, (PRLM).- Ibu rumah tangga
menjadi salah satu kelompok yang terkena dampak langsung kenaikan BBM yang akan
diberlakukan per 1 April mendatang. Pasalnya ibu rumah tangga menjadi pemeran
utama dalam pengelolaan ekonomi keluarga.
"Satu dua minggu atau satu
bulan mungkin belum terasa, tapi dua bulan tiga bulan dan seterusnya pasti akan
berat. Sebab ibu rumah tangga terkena dampak langsung kenaikan BBM ini. Dia
yang mengalokasikan anggaran sehari-hari, mengolah bahan yang dia beli setiap
hari, dan mengatur sistem keuangan ekonomi di rumah tangga," kata Ketua TP
PKK Prov. Jabar, Netty Heryawan, yang ditemui usai pengajian rutin Unisba di
Kampus Universitas Islam Bandung, Jln. Tamansari Bandung, Rabu (28/3).
Menurut Netty, pola konsumsi perlu
dievaluasi untuk menyikapi kenaikan BBM ini. Bahkan jika diperlukan, masyarakat
sebaiknya melakukan perubahan pola konsumsi agar kenaikan BBM ini tidak semakin
memperburuk kondisi ekonomi keluarga. "Kita koreksi seperti apa pola
konsumsi dalam kehidupan kita selama ini. Kalau memang perlu ya diperbaiki pola
konsumsinya," ujarnya.
Netty pun meminta agar masyarakat
bersikap tenang dan tidak panik menghadapi rencana kenaikan BBM ini. Sebab
menurut Netty, dengan bersikap panik justru tidak menjadikannya sebagai jalan
keluar dari situasi ini. "Apalagi jika bersikap anarkis. Itu tidak akan
menyelesaikan masalah," ungkapnya.
Netty juga berpendapat, perlu
dilakukan peningkatan upaya pemberdayaan ekonomi terutama di kalangan rumah
tangga. Program-program pemberdayaan ekonomi yang digulriakn dari pemerintah
pusat perlu dimanfaatkan secara maksimal agar rumah tangga dan keluarga bisa
lebih strugle.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar