Ekonomi Berimbang
Presiden Bambang Yudhoyono memandang krisis global saat ini terjadi perlu diolah menjadi peluang untuk mempromosikan paradigma baru pertumbuhan ekonomi berimbang .
Presiden mengumakakan di depan APEC CEO Summit “negara – negara yang mengalami surplus perekonomian perlu mengivenstasikan sumber daya pada sektor yang paling produktif seperti kesehatan ,infrastruktur , dan pendidikan untuk mendorong produktivitas ” . Adapun negara yang mengalami defisit perlu meningkatkan simpanan dan mengadopsi reformasi struktural . Padahal masyarakat memerlukan proteksi terkait dengan kelompok dan sektor yang terpukul dampak krisis . Indonesia harus selalu memandang visi APEC bukan hanya tentang keterbukaan kawasan melainkan juga mencakup peningkatan kapasitas , ujar Presiden .
Presiden juga menekankan peningkatan kapasitas yang sejalan dengan pembukaan pasar bukan saja diperlukan menjawab realitas sosial ekonomi saat ini , melainkan harus memelihara sumber –sumber pertumbuhan serta keberlanjutan di masa depan . Mesin pertumbuhan bergeser dari ekspor belanja domestik pada prioritas sosial seperti kesehatan , pendidikan , dan jaring pengamanan sosial yang lebih baik untuk meningkatkan modal sumber daya manusia dan produktivitas.
Pertumbuhan harus berbasis pada pelestarian lingkungan , antara lain investasi pada konvervasi engergi . APEC dapat mempelopori pertumbuhan yang lebih berimbang karena perekonomian global tidak bisa lagi disandarkan pada satu mesin pertumbuhan . Ditegaskan Presiden ,paradigma pertumbuhan yang lebih berimbang , inklusif dan berkelanjutan yang lebih berimbang secara serius diadopsi pada Indonesia di 5 tahun mendatang . Untuk perekonomian Indonesia bukan lah dbutuhkan pemerintah yang besar tetapi yang lebih baik ,karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memahami kondisi rill masyarakat serta mampu merespons dengan cepat persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dengan semua elemen .Target kolektif diharapkan bisa dicapai tahun 2015 dan diharapkan mampu mencapai 5 persen tahun 2013 .
Sumber :Kompas, Sabtu 14 November 2011
Jangan Sampai Indonesia Tertinggal
Jajaran kabinet ekonomi dan keuangan yang baru akan mulai bekerja dalam beberapa hari mendatang . Setumpuk masalah sudah menunggu . Sejumlah peluang juga tersedia untuk dikembangkan .
Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang ekonominya mampu tumbuh positif sepanjang tahun . Beberapa pihak kemudian menyandingkan Indonesia dengan negara lain seperti China padahal Indonesia turut dipandang sebagai kekuatan baru yang mapu meningkatkan perannya secara signifikan dalam geliat perekonomian .
Benarkah ketangguhan ekonomi Indonesia di kala krisis dapat berlanjutan ? Misalnya ,dengan peningkatkan penetrasi pangsa ekspor ekonomi .
Sejalan mulai pulihnya aktivitas perdagangan internasional juga mengeliat negara – negara produsen lain sampai dengan Agustus ekspor Singapura dan Thailand meningkat 21,9 persen dan 27,9 persen . Adapun Malaysia dan Filipina yang kinerja ekspornya membaik . Dari sudut pandang tingkat pemulihan itu pula , untuk sementara prentasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan capaian negara –negara tetangga tersebut . Dalam periode February sampai dengan Agustus , ekspor Indonesia tumbuh sebesar 47,8 persen . Dalam ukuran pertumbuhan tahunan (year on year), posisi Indonesia juga dapat dikatakan cukup baik karena meskipun masih kontraksi cukup dalam , penurunannya hanya mencapi 15,4 persen . Namun dari sisi penetrasi pangsa pasar ekspor sepertinya belum ada peningkatan berarti yang diperoleh Indonesia .
Sepanjang tahun ini ,pangsa pasar Indonesia tersebut memang membaik tetapi tidak terlalu signifikan karena hanya mencapai 0,88 persen . Lain halnya dengan China , misalnya yang mampu memanfaatkan pengenduran aktivitas ekspor negara –negara lain . Tahun 2009 sampai dengan January bulan lalu , pengsa ekspor China di AS naik signifikan menjadi 18.66 persen melampaui Kanada .
PMA
Kondisi yang hampir mirip juga terjadi dalam konteks penanaman modal asing . Meskipun krisis mengakibatkan nilai PMA global turun dari sekitar 1,9 triliun dolllar AS menjadi 1,7 triliun ,porsi aliran investasi yang masuk ke negara-negara berkembang justru naik dari 0,53 triliun dollar AS menjadi 0,62 triliun dollar AS .
Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia ,kemudian turut menikmati peningkatan dana investasi tersebut .Memasuki tahun 2009 disinya memang sangat berbeda . Semakin mengkerutnya dana investasi global menekan nilai PMA mungkin hampir di semua negara . Data yang dikeluarkan Indonesia selama ini masih minim . Rata – rata porsi PMA global yang masuk ke Indonesia sekitar 0,17 persen .
Uraian di atas mungkin dapat menunjukan bahwa meskipun dapat menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berhasil terhindar dari jurang krisis , sesungguhnya masih sangat banyak hal yang perlu dikejar ,termasuk dalam ekspor PMA . Walaupun demikian , tetap banyak kesempatan positif yang dapat dimanfaatkan . Saat ini negara lain banyak yang masih harus berbenah . Kecepatan pemulihan setiap negara juga sangat mungkin bervariasi . Kita juga akan segera memiliki jajaran pemerintahan baru , yang akan memulai kerja dengan banyak ide dan semangat baru . Hal ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memperbaiki ketinggalan .
Sumber :KOMPAS,SENIN 19 OKTOBER 2011
BBM dan Pilihan Rakyat
Terus meningkatnya harga minyak dunia membuat pemerintah kelimpungan . Keadaan ini berdampak pada membengkaknya subsidi BBM . Karena itu , APBN berada pada posisi sulit . Untuk mengurangi subsidi BBM , pemerintah menawarakan dua pilihan . Pertama , menaikkan harga bensin dan solar Rp. 1.5000 perliter . Pilihan kedua , mematok subsidi BBM sebesar Rp. 2.000 perliter.
Melihat kecenderungan harga minyak dunia , pilihan apa pun yang diambil , kenaikkan harga BBM tidaklah terelakkan . Akibatnya , beban masyarakat terutama rakyat miskin , akan semakin berat. Untuk mengurangi beban masyarakat , pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan pangan dan pendidikan saran transportasi dan bantuan langsung tunai (BLT) . Ini hanya persoalan hitung –hitungan selisih harga.
Pengetatan anggaran dan pengurangan gaji serta fasilitas pejabat , misalnya akan membuat masyarakat merasa kesulitan bangsa ini ditanggung bersama oleh seuruh elemen bangsa .
Lalu bagaimana tentang perluasan pilihan rakyat?
Pada hakikatnya semua keputusan atau kebijakan pemerintah , termasuk menaikkan harga BBM , ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat . Kebijakan itu harus bermuara pada meluasnya pilihan rakyat . Lebih lanjut landasan dari perluasan pilihan rakyat adalah peningkatan kecakapan manusia . Kecakapan dasar yang diperlukan antara lain adalah kemampuan menjangkau sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup secara layak .
Kebijakan harus menciptakan suasana yang karena itu masyarakat dapat mengembangkan petensinya secara penuh , membuat masyarakat lebih produktif serta berekreasi sesuai dengan yang mempertimbangkan suara hati masyarakat .
Manusia Terbangun
Keberhasilan suatu pemerintahan mengelola negara , salah satunya ditentukan oleh sejauh pilihan rakyatnya . Kebijakan itu harus membangun rakyat dan menolong mereka menjadi manusia yang terbangun ( developed people) .Itulah ciri masyarakat yang pilihannya meluas .
Sumber : Kompas , Senin 26 Maret 2012
Tarif Lisrik Naik Tiga Kali ??
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL)bersamaan dengan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar mulai 1 April mendatang .
Hanya Premium dan Solar yang harganya naik untuk kenaikkan TDL tidak mungkin serentak dengan BBM karena memberatkan ekonomi rakyat . Kenaikaan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 perliter tidak berlaku pada harga minyak tanah .
Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin pemerintah akan memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 150.0000 untuk 18,5 juta KK miskin . Program ini membutuhkan anggaran Rp 25,6 triliun . Baik BLT maupun subsidi angkutan umum perkotaan akan diberikan selama sembilan bulan .
Inflasi 7,1 persen Terhadap Kenaikkan BBM
Kenaikan harga BBM bersubsidi dan TDL pada 2012 bisa memicu angka inflasi naik menjadi 7,1 persen terhadap opsi kenaikan Premium dan Solar menjadi Rp 6.000 perliter , inflasi bisa menyentuh batas bawah dari perkiraan 6,8 -7,1 persen . Naiknya angka inflasi berasal dari dampak langsung kenaikan harga BBM dan dampak lanjutannya ke harga barang lain .
Inflasi yang tinggi hanya karena pengaruh perhitungan stasitik base effect yang hilang setelah 12 bulan . Ini kebijakan yang akan memperparah kehidupan buruh karena dampak kenaikkan itu akan membuat harga lain ikut naik .Sementara upah buruh masih sangat rendah .
Sumber : Kompas ,Jumat 9 Maret 2012
PERBANKAN
Harga Belum Sepakat , Penjualan Bank Muamalat Ditunda
Penjualan saham PT Bank Muamualat Indonesia Tbk ditunda . Penyebabnya , belum ada kesempatan harga .Total nilai saham Bank Muamualat sebesar Rp 6,4 triliun atau 3,2 kali nilai buku per Desember 2012 mencapai Rp 2 triliun . Nilai dari sebanyak 67 persen saham yang akan dilepas sekitar Rp4,28 triliun atau 500 juta dollar AS . Penawaran lebih dari 400 juta dollar AS , tetapi belum ada kesempatan harga sehingga penjualan saham diputuskan ditunda .
Direktur Utama Bank Muamualat Arviyan Arfin memastikan tertundanya penjualan saham tidak menganggu ekspansi bisnis . Rasio kecukupan modal 12 persen dinilai masih memadai untuk ekspansi bisnis perusahaan.
Pemegang saham utama yang menguasai 87 persen saham Bank Muamualat akan melepas sahamnya dengan alasan bisnis dengan demikian sekitar 12- 14 persen sahamnya di Bank Muamulat akan dilepas . Padahal sebelumnya Direktur Diroktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya E Siregar memliki komitmen jangka panjang untuk mengusung visi dan misi bank syariah agar terjadi kepemilikan saham yang tepat .
Saat ini aset Bank Muamualat 2012 sebesar RP 24 triliun tumbuh dari Rp 12 triliun pada Juni 2011 . Laba pada 2011 sebesar Rp 80 miliar yang naik menjadi Rp 189 miliar pada January 2012
Opini
Lalu bagaimana dengan data aset untuk sementara dapat menaikkan perekonomian ? adakah hubungannya nanti . Pada hakikatnya naiknya perekonomian Indonesia juga dapat terjadi saat kepemilikan saham terjual dengan harga yang tingggi karena apabila pemerintah menaikkan saham maka yang terjadi perusahaan akan menanamkan modalnya secara lebih lagi ,pajak yang dikenakan pemerintah lebih besar sehingga dapat membiayai negara Indonesia . Tetapi yang tejadi bila aset kepemilikan sham belum terjadi kesepakatan bahkan angka inflasi Bank Muamalat turun maka penanaman modal asing akan beralih pada negara lain yang memang menunjang pada sumber daya yang ada . Oleh sebab itu seharusnya pemerintah berusaha untuk menjaga inflasi ini agar mutu penjualan Bank Muamalat bisa terjual dengan harga tinggi .
Sumber : Kompas , Selasa 19 Juli 2011
Harga BBM Subsidi akan Naik, Inilah Persiapan BI
Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan menggunakan banyak pertimbangan apabila akhirnya terjadi penaikan harga BBM bersubsidi per 1 April mendatang.
Demikian dikatakan Gubernur BI, Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (30/3/2012). "Banyak pertimbangan yang akan diambil jika harga bbm jadi dinaikan oleh pemerintah. Dan respon kita adalah tinggal cari faktor mana yang lebih penting untuk dipertahankan, mana yang tidak," ucapnya.
Jika pemerintah akhirnya menaikkan harga premium Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter, maka akan mendorong laju inflasi. BI memprediksi tingkat inflasi tahun ini cenderung menjadi 6,8%.
Demikian dikatakan Gubernur BI, Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (30/3/2012). "Banyak pertimbangan yang akan diambil jika harga bbm jadi dinaikan oleh pemerintah. Dan respon kita adalah tinggal cari faktor mana yang lebih penting untuk dipertahankan, mana yang tidak," ucapnya.
Jika pemerintah akhirnya menaikkan harga premium Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter, maka akan mendorong laju inflasi. BI memprediksi tingkat inflasi tahun ini cenderung menjadi 6,8%.
Apabila laju inflasi meningkat maka akan mempengaruhi sektor moneter. Apabila inflasi naik, dari sisi moneter akan berpentaruh ke nilai tukar, tingkat bunga dan impor BBM juga dipastikan akan mengalamin penurunan.
Impor BBM akan turun banyak jika harga BBM jadi dinaikan. Dan itu akan mempengaruhi semuanya. Karena kita saat ini (ketergantungan impor BBM) sudah terlalu besar nilainya. Dari neraca pembayaran, impor BBM harus diperlambat," lanjutnya.
Sementara itu menurut survey BI tingkat inflasi untuk bulan Maret diperkirakan hanya sekitar 0,1%. "Sampai minggu ketiga hasil survei, inflasi kita sangat rendah sekali. Yakni hanya berkisar 0,08% sampai minggu ketiga. Sedangkan untuk akhir bulan ini (bisa) sekitar 0,1%, lah," tuturnya.
Impor BBM akan turun banyak jika harga BBM jadi dinaikan. Dan itu akan mempengaruhi semuanya. Karena kita saat ini (ketergantungan impor BBM) sudah terlalu besar nilainya. Dari neraca pembayaran, impor BBM harus diperlambat," lanjutnya.
Sementara itu menurut survey BI tingkat inflasi untuk bulan Maret diperkirakan hanya sekitar 0,1%. "Sampai minggu ketiga hasil survei, inflasi kita sangat rendah sekali. Yakni hanya berkisar 0,08% sampai minggu ketiga. Sedangkan untuk akhir bulan ini (bisa) sekitar 0,1%, lah," tuturnya.
Sumber :inilah.com , Jum 30 Mar 2012
Rupiah akhir Pekan Menguat 20 Poin
Jakarta (ANTARA) - Mata uang rupiah terhadap dolar AS pada akhir pekan sore menguat sebesar 20 poin seiring dengan Bank Indonesia (BI) yang masih terus menjaga nilai tukar domestik agar tetap stabil.
Nilai tukar mata uang rupiah yang ditransaksi antarbank di Jakarta, Jumat sore, bergerak menguat 20 poin menjadi Rp9.170 dibanding sebelumnya di posisi Rp9.190 per dolar AS.
Pengamat pasar uang dari Bank Himpunan Saudara, Rully Nova di Jakarta, mengatakan sepanjang perdagangan di pasar uang dalam negeri rupiah cenderung berada dalam area positif.
"BI mengintervensi rupiah agar tetap di bawah Rp9.200 per dolar AS dikarenakan Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menjaga rupiah di pasar spot seiring dengan perkiraan inflasi akan meningkat dipicu dari rencana naiknya BBM di dalam negeri," katanya.
Ia menambahkan, BI yang masih menjaga nilai tukar lokal dikarenakan kondisi ekonomi China yang merupakan ekonomi kedua dunia diperkirakan mengalami perlambatan.
Pengamat pasar uang Monex Investindo Futures menambahkan, kecemasan investor menjelang presentasi anggaran Spanyol dapat memicu aksi hindar resiko di pasar mendekati akhir kuartal pertama, kondisi itu dapat menjadi sentimen negatif bagi rupiah ke depannya.
Ia mengatakan, pelaku pasar juga nampak berhati-hati menjelang pertemuan menteri keuangan zona Euro, yang diharapkan menyetujui wacana ekspansi fasilitas dana penyelamatan kawasan.
"Adanya beberapa peristiwa krusial berisiko dalam beberapa hari ke depan dapat menjadi pendorong investor untuk mengurangi posisi asetnya di tempat berisiko," katanya.
Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada, Jumat (30/3), tercatat mata uang rupiah bergerak melemah menjadi Rp9.180 dibanding posisi sebelumnya di posisi Rp9.188 per dolar AS.
Minggu, 01/04/2012 16:44 WIB
BBM Batal Naik, Anggito : Negara Perlu Rp 15 Triliun Lagi
Ramdhania El Hida - detikFinance
BBM Batal Naik, Anggito : Negara Perlu Rp 15 Triliun Lagi
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu menyayangkan atas kebijakan yang diambil Pemerintah dan DPR RI terkait dengan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, hasil tersebut memberikan ketidakpastian ekonomi negara di mana harga barang telah naik tetapi justru harga BBM dijaga tetap untuk sementara waktu ini.
Anggito menyatakan tidak mampunya pemerintah meloloskan opsi kenaikan harga BBM untuk 1 April ini membuktikan kegagalan pemerintah dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada semua pihak.
"Apapun ini merupakan kegagalan komunikasi Pemerintah dengan DPR dan dengan Ormas (NU, Muhamadiyah), serta dengan mahasiswa dan kalangan kampus," jelasnya.
Menurut Anggito, dampak dari keputusan tersebut terhadap fiskal negara, diperkirakan perlunya tambahan pembiayaan sekitar Rp 15 triliun. Jumlah tersebut telah memperhitungkan kemampuan pembiayaan kelebihan subsidi dari tidak terpakainya anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.
"Dampak fiskalnya belum jelas, kalau harga BBM tidak naik, subsidi BBM kurang Rp 40 triliun, tetapi kompensasi tidak jadi jadi kurang Rp 25 trilun, jadi APBN kurang pembiayan minimal 15 triliun.”
Anggito menyatakan tidak mampunya pemerintah meloloskan opsi kenaikan harga BBM untuk 1 April ini membuktikan kegagalan pemerintah dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada semua pihak.
"Apapun ini merupakan kegagalan komunikasi Pemerintah dengan DPR dan dengan Ormas (NU, Muhamadiyah), serta dengan mahasiswa dan kalangan kampus," jelasnya.
Menurut Anggito, dampak dari keputusan tersebut terhadap fiskal negara, diperkirakan perlunya tambahan pembiayaan sekitar Rp 15 triliun. Jumlah tersebut telah memperhitungkan kemampuan pembiayaan kelebihan subsidi dari tidak terpakainya anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.
"Dampak fiskalnya belum jelas, kalau harga BBM tidak naik, subsidi BBM kurang Rp 40 triliun, tetapi kompensasi tidak jadi jadi kurang Rp 25 trilun, jadi APBN kurang pembiayan minimal 15 triliun.”
Sabtu, 31/03/2012 15:59 WIB
BBM Batal Naik, Dana BLT Rp 17 Triliun 'Nganggur'
Wahyu Daniel – detikFinance
BBM Batal Naik, Dana BLT Rp 17 Triliun 'Nganggur'
Wahyu Daniel – detikFinance
Jakarta - Rapat pripurna DPR membatalkan kenaikan harga BBM subsidi pada 1 April 2012. Akhirnya, dana bantuan langsung tunai (BLT) Rp 17 triliun yang sudah disetujui menganggur.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana BLT dan kompensasi lainnya yang totalnya Rp 25 triliun tetap dianggarkan dan tidak bisa dibatalkan.
Jadi dana tersebut tidak akan dihilangkan dana BLT dkk ini karena sudah diketok oleh DPR untuk masuk dalam UU APBN-P 2012. Dana tersebut baru akan cair apabila harga BBM bersubsidi jadi dinaikkan tahun ini.
Dalam UU APBN-P 2012 dimasukkan paket kompensasi Rp 25 triliun. Paket ini terdiri dari BLT atau sekarang disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar.
Padahal kompensasi ini dimasukkan karena kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya dilakukan pada 1 April 2012. Namun kenaikan harga BBM subsidi ini tidak terjadi karena pripurna DPR ebrkata lain.
Rapat Paripurna Rancangan APBN-P 2012 akhirnya menghasilkan keputusan. Rapat yang berakhir dengan voting itu menyepakati penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012. Dengan penambahan penjelasan di ayat 6 huruf a itu, pemerintah bisa menaikkan maupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu.
Dalam UU APBN-P 2012 telah diputuskan Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 yang isinya adalah: "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung."
Dalam UU APBN-P 2012, DPR dan pemerintah memutuskan asumsi harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) baru sebesar US$ 105 per barel dari sebelumnya US$ 90 per barel. Jadi apabila harga minyak 6 bulan terakhir rata-ratanya mengalami kenaikan atau penurunan 15%, pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan harga BBM subsidi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana BLT dan kompensasi lainnya yang totalnya Rp 25 triliun tetap dianggarkan dan tidak bisa dibatalkan.
Jadi dana tersebut tidak akan dihilangkan dana BLT dkk ini karena sudah diketok oleh DPR untuk masuk dalam UU APBN-P 2012. Dana tersebut baru akan cair apabila harga BBM bersubsidi jadi dinaikkan tahun ini.
Dalam UU APBN-P 2012 dimasukkan paket kompensasi Rp 25 triliun. Paket ini terdiri dari BLT atau sekarang disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar.
Padahal kompensasi ini dimasukkan karena kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya dilakukan pada 1 April 2012. Namun kenaikan harga BBM subsidi ini tidak terjadi karena pripurna DPR ebrkata lain.
Rapat Paripurna Rancangan APBN-P 2012 akhirnya menghasilkan keputusan. Rapat yang berakhir dengan voting itu menyepakati penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 RUU APBN-P 2012. Dengan penambahan penjelasan di ayat 6 huruf a itu, pemerintah bisa menaikkan maupun menurunkan harga BBM dengan syarat tertentu.
Dalam UU APBN-P 2012 telah diputuskan Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 yang isinya adalah: "Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung."
Dalam UU APBN-P 2012, DPR dan pemerintah memutuskan asumsi harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) baru sebesar US$ 105 per barel dari sebelumnya US$ 90 per barel. Jadi apabila harga minyak 6 bulan terakhir rata-ratanya mengalami kenaikan atau penurunan 15%, pemerintah bisa menaikkan atau menurunkan harga BBM subsidi
Kendati suku bunga acuan (BI RATE) saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah,pertumbuhan kredit perbankan tahun ini tidak akan melonjak tinggi . Tahun ini 24-25 persen,tidak berbeda jauh dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 24,6 persen.
Ada 2 hal yang menyebabkan pertumbuhan kredit tertahan karena inflasi yang besar tahun ini menjadi penyebab , masyarakat akan memilih membeli kebutuhan utama lebih dahulu seperti makanan .
Inflasi itu,antara lain akibat perubahan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 6,8-7,1 persen . Menurut BI kenaikan BBM ini cukup terbatas . Penyebab lain tertahan nya kredit perbankan adalah kebijakan BI yaitu uang muka ninimum untuk pembelian rumah dan kendaran bermotor secara kredit . Tanpa dua hal tersebut,yakni inflasi yang melonjak serta aturan kredit rumah dan kendaraan bermotor, semestinya kredit perbankan bisa tumbuh 27-30 persen pada tahun ini . Akan tetapi kredit perbankan tidak telalu tertekan pertumbuhannya .
Manager Analyst Financial Instution ICRA Indonesia Kresna D Armand menyebutkan ,kredit perbankan akan tumbuh 20-23 persen pada tahun 2012 dibandingkan pertumbuhan kredit di tahun 2011.Di Indonesia tantangan berupa rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada triwulan II tahun 2012 yang memicu inflsi serta aturan minim uang muka kendaraan dan rumah .
Kredit dalam valuta asing akhir tahun 2011 mencapai Rp 361,142 triliun,dibandingkan 2010 mencapai Rp 273,438 triliun . Kredit tercatat dalam rupiah sebesar Rp 1.838 trliun dibandingkan 2010 sebesar Rp 1.492 triliun.Secara komposisi ,rupiah masih mendominasi kredit perbankan,yakni 83,6 persen dari total kredit tahun 2011. Dibandingkan tahun 2010 turun mencapai 87,8 persen.
Sumber : Kompas , Senin 26 Maret 2012
Kreadibilitas APBN 2012 Diragukan
Jakarta,Warta kota
Anggota komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia perjuangan Arif budimanta , meragukan kreadibilitas RAPBN perubahan 2012.ada hal yang aneh di balik kerasnya niat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ,yaitu kemampuan menghitung pemerintah.seperti yang selalu di katakan pemerintah.”Rp 137 triliun yang di katakan pemerintah itu sebenarnya campur-aduk dengan subsidi gas Rp 29 triliun,dan sisa tagihan pertamina terhadap subsidi BBM tahun anggaran 2011,” Pemerintah ,lanjutnya juga tidak menjelaskan mengapa dalam RAPBN-P 2012,pembiayaan dalam negri meningkat Rp 66 triliun ,dan pembiayaan luar negri meningkat 3 triliun.kita meragukan kredibilitas RAPBN 2012,apakah sudah sesuai dengan amanat konstitusi ,atau sekedar utak-atik angka ,dan menjadikan isu kenaikan bbm menjadi kamuflase.Jika meliahat kebutuhan subsidi yang berjumlah Rp 178 triliun ,bila tidsk di naikkan ,dana itu cukup diambil dari pos penerimaan minyak dan gas sebesar Rp 189 triliun. Jika itu dilakukan ,maka pemerintah menjalankan amanat konstitusi dengan murni dan konsekuen .Namun ,jika menaikkan harga BBM bersubsidi.Pemerintah seharusnya bisa membuat pembandingan kepada rakyat berapa kilometer jalan yang di bangun ,berapa sekolah yang di perbaiki ,puskesmas ,pasar ,jembatan ,dan lain sebagainya ,di banding bila BBM tidak di naikkan.Tetapi meneror rakyat dengan mengatakan kalau BBM tidak di naikkan ,maka kita defisit atau apbd jebol.
Industri Otomotif Resah
PPnBM dan pajak Progresif Hambatan Pertumbuhan
BANDUNG, KOMPAS –DPR sudah menyetujui pajak kendaraan Bermotor Progresif di mana pemilik kendaraan harus membayar lebih jika ingin membeli kendaraan kedua dan selanjutnya.Dan juga sudah mengesahkan Rancangan undang-undang tentang perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penjualan (ppn) Barang dan jasa,serta PPnBM.Vice President PT Izusu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengetahui detail peraturan baru tersebut ,PPnBM dan pajak Progresif diakui cukup menakutkan kalangan industri otomotif nasional.Sebagian besar konsumen kendaraan berbahan bakar diesel adalah pelaku usaha yang pasti memilki lebih dari satu kendaraan .Kalangan industri otomotif memprediksi total pasar mobil nasional tahun 2010 mencapai 550.000.Tumbuh sekitar 20 persen dari prediksi produksi 2009 sekitar 460.000 unit.Indonesia sebenarnya mampu menjadi sebuah negara industri maju khususnya di bidang otomotif .Syaratnya,pemerintah harus membuat desain besar industri ini.Hal ini salah satunya dengan memperjelas regulasi yang ada.Harus membuat regulasi –regulasi yang jelas dan mampu membuat kondisi investasi dan pasar dalam negri tetap stabil.Penting untuk perkembangan industri otomotif ke depan .Pemerintah ,di satu sisi,menarik investasi untuk untuk mendorong perekonomian .Namun ,di lain sisi,iklim perdagangan justru dihambat melalui instrumen pajak yang sebenarnya bisa mengekspor mobil berteknologi tinggi dan faktor terpenting ,menurut dia, adalah pembangunan pabrik pengolahan baja ,plastik dan karet .Sebab ,ketiga bahan tersebut merupakan bahan baku utama kendaraan .
Rp 18,75 M untuk penataan Trotoar
Balai Kota,Warta Kota
Pemerintah provinsi DKI JAKARTA menyiapkan anggaran Rp 18,75 miliar untuk menata empat titik trotoar di Jakarta.keempat lokasi itu adalah jalan cikini,jalan kebon sirih-Ridwan Rais ,Jalan Gajah Mada –Hayam Wuruk ,dan jalan Sabang.Keempat lokasi ini akan menjadi kawasan percontohan pedestrian di jakarta.Catharina Suryowati ,kepala dinas pertamanan dan pemakaman DKI Jakarta mengatakan ,saat ini sedang menyusun perencanaan pembangunan penataan keempat trotoar tersebut,membuat pejalan kaki aman dan nyaman berjalan.Catharina mengatakan pembangunan fisik empat lokasi pendestrian ini rampung pada akhir tahun 2012 ini.Jika anggaran yang di alokasikan cukup,juni mulai lelang.Demi mencegah sepeda motor atau mobil naik ke trotoar ,trotoar akan di buat dengan ketinggian 25 centimeter dari permukaan jalan .Selain itu akan di pasang tiang beton di sepanjang trotoar sehingga sepeda motor pun tidak bisa masuk yang bisa membahayakan pejalan kaki .Saat ini rata-rata lebar pedestrian di jakarta belum memenuhi standar .ideal lebar area pedestrian minimal lima meter,saat ini beberapa pedestrian hanya memiliki lebar satu meter hingga dua meter mungkin tidak ada trotar sama sekali.Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menggatakan ,untuk mewujudkan pedestrian yang baik memerlukan juga pengertian dari masyarakat yang saat ini menempatinya, seperti pedagang kaki lima ,tukang ojek ,dan pengendara motor yang sering menyerobotnya .Mengingat fungsi trotoar yang sebenarnya adalah untuk pejalan kaki.
Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia Perlu Reformasi Hukum
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia perlu bekerja keras untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 7 persen pada 2014. Direktur Economist Corporate Network Ross O'Brien menyatakan, target ini bisa dicapai apabila Pemerintah Indonesia melakukan reformasi dan restrukturisasi di bidang perbaikan institusi dan lingkungan hukum guna menggalakkan investasi di sektor infrastruktur publik.
Demikian disampaikan O'Brien di sela-sela jumpa pers di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (24/3/2010).
"Meski Indonesia kini melangkah dengan pasti, ada banyak aspek dari perkembangan Indonesia yang membutuhkan reformasi dan restrukturisasi yang sungguh-sungguh," ujarnya.
O'Brien memperkirakan, produk domestik bruto (GDP) Indonesia bakal tumbuh 5,6 persen pada tahun ini, menyusul pulihnya ekonomi negara-negara Asia lainnya. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan asumsi pemerintah yang hanya mematok pertumbuhan PDB dalam RAPBN Perubahan 2010 sebesar 5,5 persen.
"Economist Intelligence Unit memprediksi bahwa PDB Indonesia akan tumbuh 5,6 persen tahun ini," kata O'Brien. Adapun untuk 2011, diperkirakan PDB bakal tumbuh mencapai 5,9 persen.
Lebih jauh, O'Brien memaparkan bahwa pada 25 Maret 2010, pihaknya bakal menggelar forum yang mempertemukan lebih dari 100 pemimpin bisnis dan pejabat pemerintahan untuk melakukan diskusi secara terbuka. Acara yang bernama Indonesia Summit itu akan dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, dan pelaku industri.
EKONOMI MAKRO
Laju Inflasi ala Indonesia
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau yang terpisah lautan memang sebuah anugerah. Namun, besarnya ukuran negara ini seharusnya menjadi pengingat bahwa biaya untuk mempersatukan itu mahal.
Biaya itu, antara lain, muncul dalam bentuk ongkos logistik yang tinggi. Di Jepang, ongkos logistik hanya 5,9 persen terhadap penjualan atau 10,6 persen atas produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia mencapai 20-30 persen atas PDB.
Secara kasat mata, sering terjadi kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan pokok, terutama pada hari-hari besar nasional. Disparitas harga di daerah perbatasan, daerah terpencil, dan terluar tinggi. Tingkat penyediaan infrastruktur rendah, plus munculnya pungutan tidak resmi.
Kondisi itulah yang menyebabkan laju inflasi di Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara terdekat, meskipun perekonomian dunia sedang normal. Inflasi bukan hal sepele karena dampaknya melebar ke mana-mana, antara lain menekan daya beli masyarakat termiskin dan cenderung memperlemah nilai tukar setidaknya dalam hitungan dua tahun.
Kementerian Keuangan melansir laju inflasi tahunan per Februari 2011 sekitar 6,84 persen. Ini adalah inflasi tahunan terendah dalam empat bulan ini. Yang perlu dilihat adalah ekspektasi inflasi ke depan. Perkiraan inflasi akan terus tinggi mulai menghantui pasar obligasi. Ini penting karena tahun ini, pemerintah harus menerbitkan obligasi negara sebesar Rp 200,654 triliun.
PIMCO, lembaga keuangan pengelola dana terkemuka, pemilik portofolio obligasi dana 260 miliar dollar AS (terbesar di dunia) dan salah satu pembeli obligasi negara Indonesia, mulai mewaspadai inflasi global. PIMCO sudah wanti-wanti untuk tidak menempatkan dana pada obligasi jangka panjang, dan memilih pada obligasi jangka pendek (di bawah lima tahun).
Ini sinyal bagi Indonesia akan munculnya kesulitan yang bersumber dari luar. Kesulitan dalam bentuk inflasi global tidak hanya akan menimbulkan imported inflation (inflasi akibat kenaikan harga barang yang diimpor), tetapi semakin sulitnya mencari sumber dana murah berjangka panjang.
Pelaku pasar sudah memaklumi bahwa inflasi yang meninggi akan menekan harga obligasi karena bank sentral akan cenderung menaikkan bunga saat inflasi tinggi. Akibatnya, likuiditas lebih masuk ke sistem perbankan. Investasi surat utang akan ditinggalkan sehingga memicu penurunan harganya.
Maka, pemerintah yang ingin menerbitkan obligasi harus menawarkan kupon yang tinggi agar menarik minat pemilik dana. Kenaikan kupon ini dengan sendirinya meningkatkan imbal hasil obligasi tersebut. Ongkos semakin mahal.
Filipina, misalnya, menerbitkan obligasi global dalam dollar AS pada 22 Maret 2011. Obligasi berdurasi 15 tahun (tahun 2026) ini diserap pasar sebesar 1,5 miliar dollar AS. Inflasi global membuat harga obligasi ini yang dilepas dengan diskon 99,495 persen dan kupon 5,5 persen. Imbal hasil yang ditanggung Pemerintah Filipina adalah 5,55 persen, selisih tipis dibanding penetapan harga awal pada posisi 5,26 persen.
Bisa jadi, ekspektasi inflasi yang tinggi ini menjadi salah satu faktor mengapa Kementerian Keuangan RI menahan diri menerbitkan obligasi global pada minggu ketiga Maret 2011. Padahal, jadwal ini sudah lebih mundur jika dibandingkan penerbitan obligasi global pada Februari 2010. Perlu diingat, pemerintah masih menerapkan strategi front loading atau memajukan sebagian besar penerbitan obligasi ke awal tahun.
Beberapa bulan lalu, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta beberapa BUMN pernah menandatangani nota kesepahaman (MOU). Kekuatan BUMN mau dihimpun sebagai faktor penolong pemerintah saat terjadi krisis. BUMN pilihan itu akan diminta menghimpun dana untuk membeli surat utang negara pada saat harganya jatuh.
Cara itu diharapkan mendongkrak lagi harga obligasi negara sehingga ongkos penerbitan yang ditanggung pemerintah bisa ditekan. Namun, sudah seberapa siapkah BUMN kita?
Ongkos penerbitan obligasi negara memang perlu ditekan karena target pelepasan surat utang negara tahun ini cukup banyak. Kementerian Keuangan menargetkan penerbitan obligasi negara Rp 200,654 triliun. Naik dibandingkan Rp 167,301 triliun realisasi tahun 2010. Dana hasil penerbitan tersebut sebagian untuk menutup defisit APBN 2011 sebesar Rp 124,657 triliun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar