Pemerintah masih kekurangan anggaran untuk membiayai proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Karena itu, pemerintah akan mengandeng perbankan.
Kepala Divisi Perencanaan Program, Sekretariat Komite Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Abdul Kamarzuki mengatakan, pendanaan untuk infrastruktur hingga 2014 mencapai Rp 2,3 triliun.
Anggaran itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 185,991 miliar, BUMN Rp 497,409 miliar, Swasta Rp 548,321 miliar, Public Private Partnership (PPP) Rp 463,284 miliar, campuran Rp 33,237 miliar dan kekurangan yang harus ditutupi sebesar Rp 638,307 miliar.
Oleh karena itu, pemerintah berharap BUMN dan swasta bisa menambah alokasi dana lebih besar lagi untuk menutupi kekurangannya. Pemerintah akan melakukan internal meeting dengan sektor perbankan guna menggandeng perbankan dalam MP3EI yang akan membicarakan dan menghitung kira-kira alokasinya berapayang akan disumbangkan.
Pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 536,3 triliun guna melakukan groundbreaking 84 proyek MP3EI tahun ini. Anggaran pembangunan yang tidak sedikit tersebut nantinya diperoleh dari berbagai pembiayaan sektor keuangan. Sebanyak 15 proyek akan diambil dari kantong pemerintah sebesar Rp 66,2 triliun, 20 proyek didapatkan dari kerja sama proyek oleh BUMN sebesar Rp 90,3 triliun.
Minimnya proyek potensial yang ditawarkan menjadi salah satu penghambat minat investor terhadap proyek infrastruktur PPP tersebut. Dalam arti, ketika APBN tidak mampu membiayai kemudian coba dimasukkan untuk mendapatkan pinjaman dan ketika ditolak baru ditawarkan ke swasta.
Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah secara langsung untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek misalnya melalui pengadaan tanah, jaminan infrastuktur, dukungan fiskal, termasuk sebagian konstruksi.
Sumber:RAKYAT MERDEKA, SABTU 17 MARET 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar