tugas 3

Kenaikan BBM Merusak Anggaran Rumah Tangga 
Angga Aliya - detikFinance

Jakarta - Perencana Keuangan Independen, Aidil Akbar Madjid, menilai naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menjadi Rp 6.000 per liter akan merusak kesehatan finansial rumah tangga. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota besar, seperti Jakarta.

Dalam blognya Aidil mengatakan, klien AFC Financial Check Up miliknya kebanyakan berasal dari Jakarta sehingga ia bisa melakukan riset kecil-kecilan kepada keluarga kelas menengah ibukota.

Tahap awal naiknya BBM akan mempengaruhi biaya transportasi, terutama bagi mereka yang punya kendaraan pribadi. Setelah itu masih ada efek domino atau penerusan dari hanya ongkos transportasi tersebut.

"Mereka yang naik kendaraan pribadi (mobil) bisa menghabiskan biaya transportasi (atau yang berhubungan dengan transpor) sebesar antara 20–30% dari penghasilan mereka," kata Aidil dalam blognya yang dikutip detikFinance, Jumat (30/3/2012).

"Apalagi mereka yang sebenarnya secara keuangan belum mampu beli kendaraan pribadi tapi memaksakan. Yang artinya adalah, untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya 'tersisa' dana sebesar 70-80% dari penghasilan," tambahnya.

Bisa dibayangkan apabila BBM kemudian naik dari Rp 4.500 ke Rp 6.000 atau bahkan ke Rp 6.500 maka kenaikan tersebut besarannya di atas 30%. Otomatis biaya transpor ikut naik.

Tidak berhenti sampai disitu, efek domino efek dari kenaikan biaya BBM ini maka biaya hidup lainnya seperti makan/minum juga akan ikutan naik.

"Akibatnya dapat ditebak tadi, BBM naik, rusak keuangan rumah tangga," katanya.

Ia meminta masyarakat berpikir positif dalam menghadapi naiknya harga BBM ini. Sebaiknya, masyarakat mulai melakukan penghitungan ulang atas anggaran rumah tangga mereka.

Momen kenaikan BBM ini, kata Aidil, bisa juga dipakai sebagai momen untuk kita memulai pencatatan keuangan dan menata keuangan bulanan.

"Buatlah daftar pengeluaran bulanan dan mulai sekarang pisahkan mana pengeluaran utama, kemudian kewajiban, baru kemudian sekunder," katanya.

Kalau masyarakat sudah bisa membuat daftar dengan kebutuhan primer, sekunder dan tertier, maka dengan mudah bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan yang kurang perlu dan bukan utama.

"Sehingga kenaikan harga BBM (apabila benar terjadi) ini tidak menjadi masalah yang menakutkan buat kita dan keluarga kita," jelasnya.

Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Bahan Pokok Yang Memperngaruhi Anggaran Rumah Tangga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Sidang Paripurna DPR untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ternyata tidak membuat harga bahan kebutuhan pokok terkoreksi ke harga normal. Harga terus melambung tinggi menunjukan pemerintah tidak memiliki sistem yang jelas tentang tata niaga kebutuhan pokok.

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menegaskan,harga kebutuhan pokok yang tetap melambung tinggi menunjukan pemerintah tidak pernah serius dalam menata sistem perekonomian nasional, salah satunya terkait tata niaga kebutuhan pokok.

Kenaikan komoditas pangan pokok terjadi di berbagai pasar di Indonesia, salah satunya di Pasar Depok Jaya, cabe rawit justru terus mengalami kenaikan. Pada hari Kamis harga cabe rawit sebesar Rp 50.000 per kilogram. Kini harga cabe rawit tersebut justru semakin naik menjadi Rp 60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih dari Rp 12.000/kg menjadi Rp 18.000/kg. Harga gula putih mengalami kenaikan sejak tiga minggu yang alu menjadi Rp 12.000 per kilo gram. Begitu juga dengan harga minyak goreng yang sebelumnya naik menjadi Rp 11.000 per kilo gram. Di Pasar Anyar Bogor, harga daging ayam. Sejak empat hari terakhir, harganya naik menjadi Rp27 ribu per kilogram (kg) dari biasanya Rp25 ribu. Hal serupa terjadi pada daging sapi, yakni Rp70.000/kg dari Rp65.000.

“Jika pasokan lancar dan produksi normal, bukankah harusnya harga bahan pokok juga normal. Kenaikan saat ini terjadi karena adanya faktor psikologis dan tata niaga komoditas bahan pokok yang lemah dari Pemerintah, sehingga saat ada isu yang krusial maka harga kebutuhan pokok tidak stabil," ujar Rofi dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Senin(2/4/2012).

Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi alasan bagi pemerintah dalam mendorong perubahan APBN-P 2012 untuk subsidi BBM. Kemudian, kenaikan harga bahan pokok yang terjadi saat ini bukan hanya karena spekulan atau adanyapenimbunan barang. Di sisi lain murni karena adanya ketidakpastian harga BBM.

Sehingga banyak distributor yang menunda belanja pasokan sambil menanti keputusan naik atau tidaknya harga BBM. Dua situasi diatas menunjukan bahwa sistem kita sangat rapuh, sehingga mudah sekali dipengaruhi faktor eksternal.

“Faktor eksternal selalu menjadi landasan kebijakan Pemerintah, sehingga berulang kali dan di banyak kebijakan Pemerintah pasrah pada mekanisme pasar. Pemerintah harus serius memikirkan sistem perekomian dan kebijakan pangan jika kita tidak terus menerus kalah kepada kehendak pasar.” tegas Rofi.

Keputusan Sidang Paripurna DPR RI akhirnya memutuskan memberikan hak kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dengan syarat harga minyak mentah Indonesia naik 15 persen di atas patokan 105 dolar AS dalam periode enam bulan berturut-turut.

BBM akan Naik, Pemerintah Klaim Kenaikan Harga Masih di Bawah 5% 

detikFinance -Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim harga kebutuhan pokok terkait rencana kenaikan harga BBM tak terlalu banyak berpengaruh pada fluktuasi harga. Kenaikan harga kebutuhan pokok masih dibawah 5% atau dalam batas kenaikan yang normal.

Menurut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo mengatakan walaupun ada rencana kenaikan harga BBM, fluktuasi harga barang-barang tak signifikan. "Untuk pasar domestik tidak ada gejolak